Indonesian Conservation Media Center

KOTAWARINGIN, KOMPAS.com — Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta lembaga swadaya masyarakat jangan berlebihan menuntut Indonesia menghentikan pemanfaatan hutan. Pemerintah Indonesia telah menghentikan sementara penerbitan izin baru konversi hutan alam dan pemanfaatan lahan gambut serta tetap mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi hutan.

Kalau masih dikuya-kuya, kita akan lawan.

-- Menhut Zulkifli Hasan

Demikian disampaikan Zulkifli seusai meninjau hutan tanaman industri di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Jumat (9/7/2010). Dia menyatakan demikian menanggapi tuntutan organisasi nonpemerintah yang masih terus mendesak pemerintah menghentikan konversi hutan alam.

“Kalau masih ada LSM yang mengecam kita, apalagi? (Upaya pelestarian hutan) sudah kita buat semua. Moratorium (izin baru) di kawasan gambut dan hutan alam primer mulai tahun 2011 sampai tahun 2012 sudah. Kalau masih dikuya-kuya, kita akan lawan,” ujar Menhut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan, Indonesia akan menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen secara mandiri pada tahun 2020. Upaya tersebut akan dapat bertambah menjadi 41 persen apabila negara lain turut membantu.

Saat ini, Indonesia telah membuat perjanjian penurunan penggundulan hutan dan degradasi lahan dengan Norwegia yang mensyaratkan ada moratorium penerbitan izin baru konversi hutan alam dan pemanfaatan lahan gambut.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun rencana aksi nasional untuk menjalankan perjanjian tersebut. Menhut menegaskan, LSM asing jangan terlalu tendensius.

Kementerian Kehutanan telah mendapat dana Rp 3 triliun untuk penanaman pohon tahun 2011. Dana tersebut masih mungkin bertambah dengan bantuan kementerian dan lembaga pemerintah yang lain. “Pelestarian (hutan) penting untuk lingkungan. Demikian juga untuk pemanfaatan hutan bagi kemakmuran 240 juta rakyat Indonesia,” ujar Menhut.

Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan membentuk lembaga keuangan yang akan menampung dana asing untuk upaya pelestarian hutan.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengingatkan, negara maju tetap berkontribusi terhadap 80 persen emisi karbon global. Oleh karena itu, mereka tidak boleh mengalihkan tanggung jawab menurunkan emisi karbon ke negara berkembang.

"Sebaiknya LSM-LSM asing dari negara maju yang menekan Indonesia untuk melakukan ini-itu terhadap hutan Indonesia sebaiknya bercermin. LSM asing sebaiknya mengonsentrasikan diri dan energi mereka untuk berkampanye penurunan emisi yang dikeluarkan oleh negara-negara maju (tempat LSM itu berasal)," ujar Elfian.

http://nasional.kompas.com