Indonesian Conservation Media Center

KEHUTANAN: George Soros Diminta Ajak Negara Maju

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta anggota Tim Penasihat Tingkat Tinggi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim George Soros mencari dana dari negara maju untuk pelestarian hutan. Indonesia dan negara maju sama-sama wajib menjaga kelestarian hutan demi masa depan dunia.

Hal ini disampaikan saat menerima George Soros di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (22/7/2010) sore. Sesuai komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran untuk Kementerian Kehutanan sebesar 1 miliar dollar AS. "Ini komitmen Presiden untuk memperbaiki hutan. Jadi, jangan (negara maju) menyuruh kami menjaga hutan saja seperti satpam. Tugas kamu (adalah) mencari dana dari negara maju untuk membangun hutan Indonesia," kata Zulkifli.

Indonesia memiliki hutan tropis seluas 135,9 juta hektar. Negara maju mendesak Indonesia melestarikan kawasan hutan demi mencegah pemanasan global.

Dalam pertemuan selama hampir satu jam, Menhut menjelaskan kondisi hutan Indonesia yang rusak berat setelah reformasi. Laju penggundulan dan degradasi hutan kala itu mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Secara bertahap, Pemerintah dengan melibatkan masyarakat melakukan langkah penegakan hukum yang tegas sehingga laju penggundulan dan degradasi hutan turun menjadi 1,08 juta hektar per tahun.

Soros bertanya mengenai kemajuan pelaksanaan nota kesepahaman penurunan penggundulan hutan dan degradasi lahan Indonesia-Norwegia. Dia khawatir pemerintah royal menerbitkan izin alih fungsi hutan sebelum moratorium berjalan pada tahun 2011.

Menhut menegaskan, hal itu tidak akan terjadi. Menurut Zulkifli, sejak dia menjabat Menhut pada Oktober 2009, dia belum menandatangani satu pun izin pelepasan hutan untuk perkebunan atau kegiatan selain kehutanan.

Soros memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya prosedur perizinan berkait pemanfaatan hutan. Menhut menjelaskan, proses bermula dari pemerintah kabupaten, provinsi, analisis manajemen dampak lingkungan, dan setelah lolos verifikasi staf Kemenhut, baru terbit izin dari Menhut.

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto menambahkan, Soros dan rombongan selanjutnya berkunjung ke Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua. Pada September 2007, Soros menyatakan minat berinvestasi di bidang agroindustri di Aceh.

Editor: Glo; http://sains.kompas.com